VIVAnews - PT Bank International Indonesia (BBI) terhitung Senin 1 Desember 2008 ini tidak lagi menawarkan produk dual currency depositnya. Manajemen akan menyesuaikan dengan aturan Bank Indonesia yang melarang pembelian dolar untuk kebutuhan spekulatif.
Dalam Surat Edaran BI Nomor 10/41/DPD tentang pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada bank, disebutkan di antara produk yang bersifat spekulatif adalah dual currency deposit untuk kombinasi US$-rupiah dan callable forward.
"Ya kita hentikan, gampang saja. Kita akan menyesuakan dengan aturan. Itu harus complience, harus taat aturan. Kita taat kalau soal begitu," kata Wakil Direktur Utama BII Sukatno Patmosukarso usai RUPSLB di Jakarta.
Sukatno mengatakan, sebetulnya nasabah yang memiliki produk tersebut tidak terlalu banyak, mengingat produk itu belum lama dikembangkan oleh bank. "Baru dua tahun lalu. Kalau sudah nggak boleh, hari ini kita hentikan," kata dia.
Sekadar mengingatkan, Bank Indonesia mulai 1 Desember 2008 memperketat pembelian dolar. Pembeli yang membutuhkan dolar harus menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan underlying transaction. Dalam surat edaran BI pada 28 November 2008, nasabah tidak boleh lagi membeli dolar untuk kepentingan spekulatif seperti dual currency deposit dan callable forward.
Dual currency deposit adalah deposito jangka pendek yang di dalamnya terdapat kemungkinan terjadi konversi antara valuta asing dengan mata uang rupiah, yang bunganya dihubungkan dengan pergerakan kurs dari dua mata uang tersebut.
Pada saat jatuh tempo, nasabah akan menerima pokok dan bunga dalam mata uang penempatan deposito atau dalam mata uang pasangannya, tergantung mana yang lebih lemah dibandingkan dengan kurs konversi yang disetujui.
Sedangkan callable forward adalah instrumen investasi yang dilakukan nasabah dengan melakukan kombinasi transaksi forward dan option, misalnya nasabah long forward and short call option, dengan harapan untuk memperoleh harga yang lebih baik dari harga pasar.
Siswi SMA Negeri 2 Maumere Dilarang Ikut Ujian Gegara Nunggak Rp50 Ribu
Dian, siswi SMA Negeri 2 Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku tidak diperkenankan mengikuti ujian lantaran memiliki tunggakan uang sekolah
