VIVAnews - Sesuai harapan para pendukung massa anti pemerintah, Perdana Menteri (PM) Somchai Wongsawat hari ini dipaksa mundur dari jabatannya terkait keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun bukan berarti Bandara Internasional Suvarnabhumi sudah bisa langsung beroperasi.
Masalahnya, perlu waktu setidaknya sampai tujuh hari untuk membuat aktivitas di bandar udara terbesar di Thailand tersebut kembali normal begitu ditinggali oleh massa pendukung Partai Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) yang anti pemerintahan Somchai. Demikian ungkap Serirat Pasutanond, pejabat sementara Presiden Direktur Airports of Thailand (AOT), yang mengelola Bandara Suvarnabhumi, Selasa 2 Desember 2008.
Sejak Selasa pekan lalu, massa PAD menduduki Suvarnabhumi dan memblokade jalan masuk ke bandara tersebut sambil bertekad tidak akan pergi sebelum Somchai mengundurkan diri dari jabatan PM. Akibatnya, Suvarnabhumi selama berhari-hari tutup. Penutupan juga dilakukan di Bandara Don Mueang sehingga membuat ratusan ribu asing terlantar karena tidak bisa pulang ke negara masing-masing.
Menurut Serirat, waktu tujuh hari sangat diperlukan untuk memastikan bahwa segala kerusakan fasilitas maupun kekacauan sistem di Suvarnabhumi dapat diperbaiki.
Dia juga mengungkapkan bahwa 88 pesawat satu per satu diizinkan lepas landas dari Suvarnabhumi untuk menjemput dan mengangkut penumpang di Bandara U-Tapao. Bandara militer yang terletak di provinsi Rayong tersebut dalam beberapa hari terakhir menjadi fasilitas darurat untuk memulangkan para turis.
Selain itu maskapai AirAsia mengumumkan layanan penerbangan khusus dari bandara di Chiang Mai, Phuket, dan U-Tapao ke lebih dari 10 tujuan untuk membantu para turis yang terjebak. Begitu juga dengan maskapai Thai Airways yang melayani 14 rute ke luar negeri dari U-Tapao. Thai Airways juga melayani satu rute dari Chiang Mai dan dua rute dari Phuket.
Kemenag Berikan Bantuan untuk Pendidikan Islam dan Pesantren: Simak Syarat dan Ketentuannya
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kemenag pada tahun anggaran 2024, memulai program pendidikan agama Islam dan bantuan pesantren.
