VIVAnews - Produk spekulatif yang beredar di industri perbankan nasional kebanyakan diminati ibu-ibu. Mereka umumnya diiming-imingi keuntungan yang menjanjikan.
"Biasanya mereka diundang ke hotel-hotel dan dijelasin soal produk ini. Biasanya yang dijelasin saat untungnya saja. Padahal kebanyakan ibu-ibu ini nggak paham valas," kata anggota Komisi Keuangan Dradjat H Wibowo kepada VIVAnews, Kamis 4 Desember 2008.
Mereka juga awam dengan produk yang namanya masih asing di telinga seperti knock out weekly forward accumulator dan callable forward. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia juga mengakui kebanyakan nasabah tidak paham produk ini dan hanya tahu keuntungan yang bakal didapat. Padahal kebanyakan produk ini tanpa underlying dan produk tanpa underlying ini hanya bisa dipahami pemain-pemain canggih. "Yang tidak canggih akan bingung," kata Miranda, Rabu kemarin.
Produk-produk ini, kata Dradjad, sebetulnya sudah lama beredar di perbankan nasional. Namun Bank Indonesia baru melarangnya 1 Desember 2008 lalu.
Dradjat sangat menyesalkan keputusan BI yang dinilai terlambat. Padahal logikanya pengawas BI tahu sejak lama bank-bank yang menjual produk ini. "Seharusnya dari awal setiap produk bank, apalagi yang baru, benar-benar dimonitor pengawas BI, featurenya bagaimana?" kata dia.
Dengan demikian larangan BI akan semakin efektif. Karena selain menjaga stabilitas makro karena tekanan terhadap depresiasi rupiah akibat permintaan dolar yang tidak perlu berkurang, larangan itu dapat memberikan perlindungan terhadap nasabah. "Nasabah kan umumnya tidak secanggih bank untuk memantau pergerakan valuta asing ke depan," katanya.
Sebelumnya Dradjad mengungkapkan ada empat bank yang diduga memasarkan produk derivatif. Transaksi produk berbau spekulatif ini mencapai US$ 3 miliar dengan investor ribuan, baik badan maupun pribadi. Dradjad juga menengarai ada empat BUMN yang dananya terjebak produk derivatif ini, seperti PT Perusahaan Gas Negara, Elnusa, Krakatau Steel dan Aneka Tambang.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto sebut 3,2 Juta Orang Indonesia Main Judi Online
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menggelar rapat koordinasi pembentukan satuan tugas (satgas) judi online bersama beberapa kementerian/lembaga pada Selasa, 23 April 2024.
