VIVAnews – Salahuddin Wahid mengatakan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selama ini diperlakukan tidak adil oleh pemerintah. Itu sebabnya mantan Presiden RI ke-4 itu membuat berbagai perlawanan, di antaranya mendirikan Gerakan Kebangkitan Rakyat (Gatara) yang baru dideklarasikan baru-baru ini.
“Gerakan yang dilakukan Gus Dur sah-sah saja. Hal itu untuk upaya perlawanan karena merasa diperlakukan tidak adil,” kata Salahuddin Wahid di kantor Komisi Pemilihan Umum, Selasa 9 Desember 2008. Salahuddin adalah adik kandung Gus Dur.
Salah satu perlakuan tidak adil yang diterima Gus Dur, katanya, keputusan Mahkamah Agung terhadap sengketa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara Gus Dur dengan Ketua Dewan Tanfidz PKB, Muhaimin Iskandar.
“Justru yang dimenangkan hasil Muktamar Semarang (terpilihnya Muhaimin sebagai ketua),” katanya. “Kalau mengacu Muktamar Semarang, dewan syuronya adalah Gus Dur. Tapi sekarang justru orang lain,”
Karena pemerintah tidak mengakui kepemimpinan Gus Dur di PKB, dia membuat berbagai gerakan. Gatara yang baru didirikan Gus Dur itu untuk mengonsolidasikan para pendukungnya.
Pemerintah Sudah Kantongi Rp 112 Miliar Pajak Transaksi Kripto pada 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan telah memungut pajak transaksi aset kripto sebesar Rp112 miliar selama 2024.
