VIVAnews - Kepolisian Daerah Metro Jaya membantah telah mengeluarkan perubahan kebijakan senjata api, terkait izin kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Kepala Polisi Daerah Metro Jaya Brigadir Jendral Jasir Karwita pada wartawan di Markas Polda Metro Jaya, Selasa, 23 Desember 2008.
Kebijakan kepemilikan dan penggunaan senjata untuk masyarakat sipil sampai saat ini masih berdasarkan surat keputusan Kapolri Nomor 82/2004 yang dikeluarkan 16 Febuari 2004, tentang perizinan dan syarat penggunaan senjata api.
"Polda Metro tidak mempunyai kebijakan sendiri. Apalagi memberi izin kepemilikan senjata api kepada ketua RW atau yang lainya," ujar Jasir.
Dikatakan Jasir, berdasarkan surat perintah Kapolri nomor 1117/2005 yang isinya pelaksanaan polisi untuk melakukan penarikan senjata terhadap warga sipil, yang tujuannya untuk membatasi peredaran senjata api warga sipil.
Jokowi Tunjuk Menko Airlangga Jadi Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, Intip Tugasnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD.
