VIVAnews - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Wiranto, meminta lembaga-lembaga survei diatur oleh satu badan khusus. Menurutnya, lembaga survei harus diatur supaya tidak menjadi alat politik.
"Butuh aturan yang jelas. Harus ada sanksi jika hasil survei akurasinya lemah atau tidak tepat," kata Wiranto dalam jumpa pers di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Partai Hati Nurani Rakyat di Menara Gracia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa, 6 Januari 2009.
Aturan itu diterapkan pada lembaga survei yang mengumumkan hasil surveinya ke masyarakat. Jika mengumumkan, maka lembaga survei harus mencantumkan siapa penyandang dana, pemprakarsa dan metodologi penelitian. "Karena seharusnya lembaga survei merupakan lembaga netral. Jangan sampai hasil survei itu menjadi bagian dari strategi politik," katanya.
Wiranto sendiri dalam survei Lembaga Survei Indonesia terbaru gagal masuk lima besar tokoh yang dipilih masyarakat sebagai calon presiden. Partainya pun, Hanura, diprediksi gagal meraih parliament threshold untuk bisa duduk di parlemen.
Begal di Depok Nekat Beraksi Siang Bolong demi Beli Sabu
Begal itu menyasar pelajar dan perempuan.
