Ahmad Heryawan

Ekonomi Syariah Alternatif Atasi Krisis

VIVAnews - Krisis ekonomi yang sedang mengancam bangsa Indonesia, kiranya dapat diantisipasi dengan cerdas dan cermat dalam menyusun benteng pertahanan ekonomi.

Sopir Taksi Online yang Todong Penumpang Wanita dan Minta Rp 100 Juta Ditangkap saat Tidur Pulas

Di antara langkah dan kebijakan itu, adalah dengan memperluas dan memperkuat lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah dalam upaya memberdayakan sektor ekonomi riil  sebagai fondasi perekonomian nasional.

Namun, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk  Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terasa sulit mengindari dua guncangan ekonomi yang cukup dahsyat.

Prabowo Ingin Bentuk 'Executive Heavy" dengan Rangkul Semua Parpol, Kata Peneliti BRIN

Jika pada tahun 1997 bangsa Indonesia dilanda krisis moneter yang menyebabkan lumpuhnya sebagian besar sektor riil, dan pada pertengahan tahun 2008 lalu struktur perekonomian negara kita kembali didera badai krisis keuangan global, yang terasa hampir pada semua lini ekonomi masyarakat.
 
Dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi nasional inilah, diperlukan pengembangan melalui lembaga keuangan syariah, yakni melalui peningkatan peran dan kontribusi BMT, terhadap pemberdayaan sektor ekonomi riil.

Pada saat yang sama, keberadaan BMT merupakan jawaban paling tepat atas kebutuhan masyarakat kecil.  Mereka rindu hadirnya lembaga keuangan syariah yang lebih memahami situasi, kondisi dan kemampuan ekonomi mereka.
 
Meski demikian, belum optimalnya peranan BMT mengingat bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan, dalam menjalankan fungsinya masih mensyaratkan adanya agunan/jaminan yang masih sulit untuk dipenuhi oleh nasabah, khususnya mereka yang termasuk kategori nasabah kecil.
 
Fakta lain  menunjukkan bahwa operasional bank syariah juga masih terbatas di wilayah perkotaan, sedangkan pelaku sektor ekonomi riil justru sebagian berada di wilayah perdesaan.

Perjuangan Dinda Kanyadewi Main Film Badarawuhi di Desa Penari, Make Up sampai 6 Jam

Kondisi itulah yang menjadi latar belakang eksistensi kegiatan BMT. Baik melalui produk penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (funding), penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan (lending), serta memberikan jasa dan berbagai produk yang dibutuhkan oleh masyarakat (tabarru)’ yang dikenal dengan istilah ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah).

Berdasarkan hal itu,  kemitraan yang dijalin oleh PINBUK dan Bank Muamalat Jawa Barat melalui Program Pengembangan BMT Shar’e, harus disambut baik.
 
Tentunya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berupaya melakukan terobosan kebijakan, yang diharapkan dapat lebih menyentuh hingga tingkat akar rumput (grass root) secara optimal. Di antaranya, melalui program revitalisasi KUKM, peluncuran program Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (Gemar), Gerakan Pengembangan dan Perlindungan Pasar Tradisional (Gempita), serta Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Selatan dan Utara (Gapura).
 
Berkaitan dengan penguatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan dan UKM, setiap BMT yang beroperasi di wilayah Jawa Barat diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Utamanya dalam upaya peningkatan perekonomian daerah, yang diwujudkan melalui peningkatan dukungan dan keberpihakannya terhadap program-program pengembangan sektor riil, khususnya melalui penyaluran kredit-kredit usaha. Termasuk penyaluran kredit mikro tanpa agunan untuk koperasi dan usaha kecil menengah sebagai pelaku utama ekonomi di Jawa Barat.
 
Melalui langkah itu,  Insya Allah BMT akan mampu tampil sebagai lembaga keuangan syariah yang semakin berdaya saing. Semakin produktif, serta semakin mendapat tempat di hati masyarakat Jawa Barat.

Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya