VIVAnews - Rapat Bantuan Likuiditas Bank Indonesia membahas mengeani kebijakan seputar kebijakan Bank Indonesia mengucurkan dana. Departemen Keuangan dan Bank Indonesia pun berjanji memberikan data-data BLBI yang dibutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kami membahas mengenai kebijakan yang dikeluarkan BI saat itu," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 8 Januari 2008. Menurutnya, dalam rapat juga dibahas mengenai konsekuensi dari anggaran yang dikucurkan.
Rapat BLBI ini berlangsung sekitar dua jam. Dalam rapat dihadiri pimpinan KPK, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur BI Boediono, dan sejumlah pejabat di Departemen Keuangan.
Sri Mulyani menjelaskan, bank-bank pemerintah yang mendapatkan kucuran dana BLBI sudah mengganti pinjaman tersebut. Pemerintah, lanjut Sri, sudah menyita aset bank-bank yang tidak dapat melunasi pinjaman. "Aset yang disita BPPN kemudian dilelang dan uangnya mengalir ke kas negara," jelasnya.
Menurut Sri, Departemen Keuangan sangat mendukung KPK untuk menangani skandal BLBI. Departemen, lanjut Sri, akan menyerahkan semua data yang diminta. "Kalau ada data yang diperlukan, kami akan menindaklanjutinya," ujarnya.
Menurutnya, pembahasan skandal BLBI ini masih akan dilanjutkan antara Departemen Keuangan, KPK, dan Bank Indonesia. "Tim dari KPK akan datang ke Departemen Keuangan untuk menindaklanjuti pertemuan ini," jelasnya.
Pengemudi Fortuner Arogan yang Ngaku Adik Jenderal Buang Pelat TNI Palsu di Bandung
Polisi masih mencari barang bukti berupa pelat dinas TNI palsu yang digunakan seorang pria berinisial PGWA pada mobil Fortunernya.
