Perintah Pertama Obama: Tutup Penjara Teroris
VIVAnews - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Barack Obama, sedang bersiap mengeluarkan instruksi presiden di pekan pertama- bahkan mungkin di hari pertama, Obama berkantor di Gedung Putih. Perintah yang akan dikeluarkan Obama bisa jadi penutupan penjara militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba.
Demikian ungkap dua penasihat tim transisi Obama, Senin 12 Januari 2009, mengenai status penjara yang selama beberapa tahun terakhir menahan para tersangka teroris dari manca negara tersebut.
Menurut penasihat tersebut, perintah itu mungkin akan dikeluarkan paling cepat tanggal 20 Januari, atau setelah Obama diantik sebagai presiden. Itu akan memulai proses penentuan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap sekitar 250 tersangka anggota kelompok teroris al-Qaidah dan Taliban, serta saksi-saksi yang dipenjara di tempat itu. Masalahnya, sebagian besar tahanan hingga kini belum dikenai dakwaan hukum.
Dalam sebuah wawancara pekan lalu, Obama mengatakan bahwa menutup Guantanamo merupakan tantangan berat, bahkan dalam seratus hari pertama pemerintahannya. Penutupan Guantanamo akan menjadi satu dari sekian perintah yang rencananya akan dikeluarkan Obama begitu dia mulai berkantor, Selasa pekan depan.
Selain itu, masih menurut sumber tersebut, perintah lainnya adalah mengenai metode interogasi tertentu. Namun informasi lebih lanjut mengenai rincian metode interogasi tersebut kemarin belum bisa diperoleh. Menanggapi hal ini, juru bicara tim transisi Obama, Brooke Anderson, kemarin menolak berkomentar.
Dua sumber tersebut mengatakan bahwa instruksi presiden akan mengarahkan pemerintahan baru di bawah Obama untuk memeriksa kasus per kasus tahanan di Guantanamo untuk melihat apakah mereka dapat dibebaskan. Atau jika mereka memang harus ditahan, di mana mereka akan ditempatkan.
Sebuah lembaga swadaya masyarakat, American Civil Liberties Union (ACLU), menganggap pengeluaran perintah penutupan Guantanamo sebagai satu langkah penting. Namun mereka juga meminta rincian prosedur penutupannya.
"Yang kami perlukan adalah detil prosedur penutupan tempat militer tersebut dan pembebasan atau pengenaan dakwaan bagi para tawanan yang telah ditahan di situ tanpa alasan jelas, selama bertahun-tahun," kata direktur eksekutif ACLU, Anthony Romero, dalam sebuah pernyataan.
"Perintah penahanan belum mengandung rincian prosedur, sehingga tidak cukup, terutama setelah tim transisi [Obama] memiliki waktu berbulan-bulan untuk mengembangkan rancangan komprehensif mengenai isu ini," lanjut Romero. (AP)
Wakil Ketua KPK Dilaporkan ke Dewas Terkait Pelanggaran Etik
M57+ Institute melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nurul Ghufron, ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Ghufron dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik.
