Audit Pinjaman Luar Negeri Jalan di Tempat

VIVAnews - Rencana audit pinjaman luar negeri yang akan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan hingga kini belum terealisas. Badan ini masih mengalami kendala yang terkait data-data utang Indoensia.

Anggota III BPK Baharudin Aritonang mengatakan kesinkronan data antara Departemen Keuangan dan Bank Indonesia juga tidak pernah tuntas. "Di Pemerintah sendiri antara Bappenas dan Departemen Keuangan juga belum sama," ujar Baharudin di Kantor BPK, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2009.

BPK dalam hal ini masih belum memiliki data keseluruhan utang luar negeri Indonesia. "Kabar barunya saya tidak tahu, tapi untuk audit BPK mengeluhkan soal data utang sejak jaman kemerdekaan RI yang tidak beres-beres sampai sekarang," ujarnya. Dengan belum selesainya pendataan maka audit pinjaman luar negeri tidak bisa dilakukan.

BPK berkeinginan agar data pinjaman luar negeri baik itu dalam bentuk proyek, program atau hibah segera dibereskan. "Jangan lagi ada perbedaan data antara Bappenas dan Departemen Keuangan," katanya.

Baharudin menyarankan agar pemerintah yaitu antara Bappenas dan Departemen Keuangan terlebih dahulu menyamakan data. Data kemudian disamakan dengan BI baru kemudian dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat. "Kalau selama ini kita kan tidak tahu, mana yang benar, karena masing-masing punya data yang berbeda," ucapnya.

Kesulitan mengumpulkan data ini bisa dipahami karena Indonesia telah mengaruhi rezim yang berbeda, pemerintahan yang berbeda dan cara pengelolaan utang yang berbeda. "Seharusnya kita yang bekerja adalah sistemnya. Tapi ini tergantung Presidennya," ujarnya.

Data Departemen Keuangan memperlihatkan pinjaman luar negeri yang pada 2005 sebesar US$ 63,1 miliar turun menjadi US$ 62,03 miliar pada 2006. Jumlah ini berkurang lagi menjadi US$ 61,99 miliar pada akhir September 2008. Sedangkan tahun depan pemerintah berencana akan mengurangi lagi sebesar Rp 9 triliun.

Cekcok Hebat dan Bergumul di Kamar, Suami Sadis Ini Tega Bunuh Istri Pakai Obeng
(Tengah) Anggota Komisi C DPRD DKI, Esti Arimi Putri

Legislator Soroti Daya Beli Gen Z di Jakarta, Bisa Berkontribusi Besar Kendalikan Inflasi

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Esti Arimi Putri menilai pentingnya upaya pemberdayaan daya beli terhadap semua golongan demi mengendalikan inflasi.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024