Bapepam: Kepentingan Publik Akan Dilindungi
VIVAnews - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) akan melindungi kepentingan publik terkait akuisisi tiga perusahaan oleh PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Publik ingin mengetahui keluarnya dana Rp 6 triliun untuk kebutuhan akuisisi itu.
"Bumi kan tidak hanya dimiliki Bakrie (Bakrie & Brothers), setahu saya 65 persen dimiliki oleh publik," kata Ketua Bapepam-LK, Fuad Rahmany, di Jakarta, Rabu 14 Januari 2009.
Menurut Fuad, keluarnya dana Rp 6 triliun untuk akuisisi dikhawatirkan merugikan Bumi Resources. Hal itu pula yang diduga mempengaruhi penurunan harga saham perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
"Itu menggambarkan investor mengkhawatirkan nasib Bumi, sehingga harga sahamnya jatuh," ujar dia. Pada akhir transaksi hari ini, harga saham Bumi melemah Rp 50 (9,62 persen) menjadi Rp 470.
Bapepam-LK, dia melanjutkan, sudah meminta dokumen dan akan mengkaji ulang transaksi tersebut. "Kami akan cek lagi, review semua yang sudah dilakukan," katanya.
Sementara itu, terkait pernyataan manajemen Bumi bahwa transaksi tidak ada benturan kepentingan, Bapepam-LK juga akan memeriksanya. "Apa benar tidak ada benturan kepentingan. Tidak bisa hanya sepihak mengatakan itu," ujarnya.
Namun, Fuad tidak bersedia menjelaskan mengenai kemungkinan transaksi akan dibatalkan. "Nanti, saya tidak mau ngomong dulu. Semua butuh kepastian," tuturnya.
Otoritas pasar modal itu akan menelaah dan mencari informasi hingga meyakini informasi yang disampaikan manajemen benar. "Jadi, itu nggak gampang. Yang pasti, kami tidak akan menerima begitu saja kalau dibilang tidak ada benturan kepentingan," kata dia.
Fuad menjelaskan, Bapepam-LK akan menilai harga ketiga perusahaan yang diakuisisi Bumi. Apalagi, harga saham PT Darma Henwa Tbk (DEWA), perusahaan yang juga diakuisisi Bumi, hanya Rp 50 per unit. Sedangkan Bumi membeli pada harga Rp 300. "Kami akan cek, kok bisa begitu," ujar dia.
Selain Dewa, Bumi mengakuisisi 77 persen saham PT Fajar Bumi Sakti dan PT Pendopo Energi Batubara 85 persen. Akuisisi Dewa membutuhkan dana Rp 2,41 triliun, Fajar Bumi Rp 2,47 triliun, dan Pendopo Rp 1,3 triliun.
Jokowi Minta AHY Selesaikan 2.086 Hektar Lahan Bermasalah di IKN Tanpa Ada Korban
enteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap 2.086 hektar tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Lahan itu, kata dia, masih ditempati oleh masya
