Meutia Hatta Mengadu ke Andi Mattalatta
VIVAnews - Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta, mengadu ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Andi Mattalatta. Meutia mengadu soal kuota calon legislator perempuan yang terancam.
Sebelumnya Meutia sudah menemui Komisi Pemilihan Umum menanyakan upaya afirmatif itu. Meutia khawatir putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 214 Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu membuat sistem zipper atau satu di antara tiga calon adalah perempuan tidak berpengaruh apa-apa lagi karena calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.
Pembatalan pasal itu, kata Meutia, berimplikasi dengan pasal lainnya dalam UU No 10 tahun 2008 pasal 55 ayat 2. Setelah berdiskusi di Komisi Pemilihan Umum, Mutia meminta pendapat ke Menteri Hukum dan HAM.
Menurut Mattalatta, ada tiga jalur terbentuknya payung hukum. "Tapi tidak ada yang mulus," kata Meutia setelah pertemuan dengan Andi Mattalatta di kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.
Kesulitannya, pertama, kata Meutia, regulasi dari negara harus berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kata Andi, dari segi waktu, menyusun Undang-undang "Pasti tidak keburu." Pun hal yang sama dengan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. "Pasti nantinya akan kembali ke DPR," kata Meutia mengulang pernyataan Andi.
Kesulitan berikutnya, "Apakah perpu sudah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi," kata Andi. Manakala daftar calon legislatif sudah ada, sementara pembahasan Perpu itu "dilakukan setelah pemilu selesai," kata Andi.
Pun pemilu setelah selesai, "Sudah ketahuan orang yang akan terpilih atau tidak," kata dia. Adapun bakal terpilih, akan menolak putusan Mahkamah Konstitusi. "Pasti dia akan menolak," jelas Andi.
Jalur kedua melalui putusan Komisi Pemilihan Umum. "Ini juga tidak mulus," kata Andi. Ia mengatakan ada kemungkinan aturan KPU sesuai atau tidak dengan putusan MK. "Tapi bukan berarti kita diam saja," kata Andi. Jalur terakhir yang mungkin ditempuh adalah melalui kebijakan internal partai politik. "Datanglah ke partai-partai," kata dia.
Meutia menghimbau agar semua berpikir untuk kepentingan bangsa. "Bukan hanya perempuan maka harus ada solusi yang baik," kata Meutia. "Harus ada yang mengalah untuk menang."
Mutia pun tetap berharap. "Saya mengetuk hati kita semua," kata dia. Mutia menilai ini bukan semata masalah perempuan. "Ini konsistensi dari negara untuk memberdayakan perempuan di politik," kata dia.
Kisah Heroik Anggota TNI Keturunan Tionghoa Tak Bocorkan Rahasia Negara Meski Disiksa Musuh
Ada kisah menarik dari seorang prajurit elit TNI Angkatan Laut keturunan Tionghoa yang menjadi sorotan dalam konflik Indonesia dan Malaysia beberapa tahun silam.
