Paskah: Ini Bukan Program Kampanye SBY
VIVAnews - Pemerintah berencana meluncurkan program Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan. Program ini bagian dari penanggulangan kemiskinan di seluruh Indonesia.
Rencananya Strategi Nasional Peningkatan Akses Terhadap Keadilan akan diluncurkan resmi oleh Presiden RI pada 24 Februari 2009 nanti.
Deputi Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Bambang Sutedjo mengatakan di kantornya, Jumat 6 Februari 2009, tujuan utama strategi nasional iniuntuk percepatan peningkatan kesejahteraan di seluruh daerah. Diharapkan dengan peluncuran program ini maka penanggulangan terhadap kemiskinan bisa lebih mengena ke masyarakat.
Pemerintah telah menunjuk tiga daerah sebagai daerah percontohan. Daerah tersebut yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Tiga daerah ini diharapkan dapat menjadi contoh ke 30 provinsi lain di Indonesia.
Menneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta mengatakan pengenalan program ini adalah sebagai upaya untuk membangun masyarakat di daerah. "Khusus Sulawesi Tengah dan Maluku Utara adalah daerah yang harus dibangun kembali karena telah mengalami konflik yang berkepanjangan," ujarnya. Untuk itu konsep Akses Terhadap Keadilan perlu diberikan ke masyarakat.
Alasan diperlukannya program ini karena dari penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sulit memperoleh haknya dalam hak keadilan, hak kesejahteraan, hak tenaga kerja dan lain-lain. Padahal hak-hak yang ada tersebut sebenarnya telah dijamin oleh Konstitusi.
Tak Terkait Politik
Paskah mengatakan program ini tidak boleh dikaitkan dengan agenda politik. "Strategi nasional bukan program Kampanye SBY, karena memang telah lama direncanakan," ujar Paskah.
Dikatakan bahwa penyusunan Dokumen Strategi Nasional Tehadap Akses Keadilan merupakan tindakan lanjut dari hasil rekomendasi penelitian Pemerintah Indonesia dengan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia pada 2004-2006. Paskah memberi contoh, di negara tetangga ketika ditanya berapa gaji Anda? Maka jawabannya bukan nominal. Menurutnya jawaban yang diperoleh lebih realistis.
"Cukup untuk sewa rumah, cukup untuk makan, cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan bisa menabung, untuk urusan kesehatan itu urusan kerajaan," kata Paskah. Jawaban seperti ini yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun mendatang melalui program strategi nasional ini.
Paskah mengatakan Pemerintah Daerah diminta untuk menyediakan anggaran tentang program ini. "Harus ada konten di anggaran, tapi anggarannya jangan terlalu besar," ujarnya.
Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan ini definisinya mengacu pada yang diberikan UNDP. Diartikan bahwa akses terhadap keadilan adalah kemampuan seseorang dari kelompok yang terpinggirkan unuk mengatasi atau menghindari kemiskinan, melalui institusi formal dan informal, dalam rangka mencari dan memperoleh pemulihan hak-hak dasarnya, yang berkesesuaian dengan prinsip hak asasi manusia.
Deklarasi
Paskah juga menyampaikan pada peluncuran nanti, para gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia akan mengucapkan deklarasi bersama di Istana Negara. Deklarasi ini diucapkan untuk mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Peningkatan Akses Terhadap Keadilan.
Dalam deklarasi tersebut disebutkan bahwa para pimpinan daerah berkomitmen untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningatkan kesejahteraan dengan memperluas keberadaan akses masyarakat terhadap keadilan.
Akses masyarakat terhadap keadilan ini dimaknai sebagai kemampuan seseorang atau kelompok orang miskin dan terpinggirkan untuk memahami, mempertahankan, dan memperjuangkan atas hak-hak dasar mereka. Masyarakat ini akan diupayakan bisa memperoleh pemulihan hak-hak mereka apabila terjadi pelanggaran. "Ini sesuai dengan prinsip-prinsip hak azasi manusia," ujar Paskah.
Dalam upaya meningkatkan keadilan ini, pimpinan daerah berkomitmen untuk mengintegrasikan akses terhadap keadilan. Upaya peningkatan tersebut ditempuh, antara lain dengan memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, tata kelola pemerintahan daerah, dan mendukung upaya reformasi hukum dan peradilan terkait pemberdayaan masyarakat.
Para pimpinan sepakat untuk segera merealisasikan sistem pelayanan publik yang baik. Sistem ini akan disediakan dengan mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah dijangkau oleh semua kalangan. Realisasi keadilan ini juga akan diupayakan melalui dialog hukum dan program-program penyadaran terutama bagi masyarakat miskin. Deklarasi tersebut akan diucapkan bersama sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional. Deklarasi ini nantinya akan ditandatangani pada 24 Februari 2009 dengan disaksikan langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri.
Perasaan Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia U-23 Singkirkan Korea Selatan
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong buka suara usai timnya berhasil mengalahkan Korea Selatan pada perempat final Piala Asia U-23 2024.
