Komisi Hukum Desak KPK Ambil Alih
VIVAnews - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih kasus pencurian kayu di Riau. Kasus itu sudah dihentikan penyidikannya oleh Kepolisian Daerah Riau.
Permintaan ini disampaikan anggota Fraksi PAN, Azlaini Agus, saat rapat dengar pendapat dengan KPK di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu 11 Februari 2009. "KPK harus mengambil alih kasus itu," kata Azlaini.
Azlaini juga mempertanyakan tentang keluarnya SP3 itu, dan minta KPK menyelidikinya. "Apakah ada perbuatan melawan hukum, namun mengapa sampai keluar SP3?" ujar anggota dewan dari Riau ini.
Ketua KPK, Antasari Azhar, menanggapi komisi akan berkoordinasi lagi dengan kejaksaan dan Polda Riau. KPK akan lebih fokus pada tindak pidana korupsinya saja. Sedangkan untuk pidana umum, adalah wewenang Polda Riau.
Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja, menambahkan KPK telah melakukan penyelidikan terhadap perizinan mengenai kegiatan perhutanan. Kasus itu, kata Ade, juga memiliki titik singgung untuk bekerja sama dengan Polda Riau. "Polda Riau akan menangani kasus perusakan hutan. Sedangkan KPK untuk tindak pidana korupsi," kata Ade.
Kasus pembalakan liar di Riau dihentikan atas kesepakatan antara Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Riau. Penyidik menilai tidak memiliki cukup bukti untuk melimpahkan kasus ini ke pengadilan.
Syuting Tak Berizin, Artis dan Kru Variety Show Pick Me Trip In Bali Diperiksa Imigrasi Ngurah Rai
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai melakukan pemeriksaan terhadap 31 WNA asal Korea Selatan dan 1 WNI dalam pembuatan film reality show' Pick Me Trip in Bali'.
