VIVAnews-Ribuan kaum perempuan yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sipil Tolak RUU Pornografi melakukan aksi turun kejalan. Mereka terdiri dari kalangan ibu-ibu dan wanita asal beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara, Rabu, 22 Oktober 2008.
Aksi yang terpusat di Gedung DPRD dan Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, mendesak DPR RI membatalkan rencana pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pornografi yang dianggap bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan menjadi salah satu bentuk kreativitas budaya bangsa.
Koordinator Aksi, Jenny Br Keliat mengatakan rencana pemerintah mengesahkan RUU Pornografi merupakan langkah yang justru bertentangan dengan semangat Bineka Tunggal Ika. Keberagaman adat istiadat dan budaya di Indonesia tidak dapat dibatasi, sebab justru akan menghilangkan citra budaya asli Indonesia.
"Kami tidak sepakat dengan pasal 1 dan pasal 14 dalam RUU tersebut, yang menyatakan kalau gerak-gerik dapat menimbulkan syahwat," kata Jenny pada VIVAnews, Rabu, 22 Oktober 2008.
Lebih lanjut dia menegaskan, persoalan pornografi tidak perlu dibatasi melalui penerbitan undang-undang. Peraturan dan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah sebelumnya, sudah cukup untuk membatasi praktek pornografi maupun pelecehan seksual yang kerap menjadikan kaum perempuan sebagai korbannya.
Ribuan kaum perempuan yang datang menumpang 20 unit bus umum dan angkutan kota ini, juga menyebutkan, harusnya dengan telah diterbitkannya perundang-undangan dan peraturan soal tindak pidana kriminal, RUU Pornografi tidak lagi dibutuhkan.
Tinggal bagaimana aparat penegakan hukum dapat memberlakukan peraturan dan undang-undang tersebut lebih ketat. Tanpa harus menghilangkan ciri khas budaya bangsa.
Meski menggelar aksi selama tiga jam, namun tidak satu pun anggota DPRD Sumatera Utara yang bersedia menemui para pengunjukrasa.
Jalaluddin Ibrahim/Medan
Pameran Festival PPKL, MIND ID Paparkan Upaya Jaga Lingkungan
Ada tiga topik utama yang ditampilkan dalam pameran.
