VIVAnews - Tidak hanya pekerja di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang saat ini terancam pemutusan hubungan kerja, pekerja di industri sepatu dan elektronik juga rawan PHK.
"Tahun depan semua akan kena," ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofyan Wanandi kepada VIVAnews, Senin 27 Oktober 2008.
Tidak hanya industri besar, Sofyan juga mengungkapkan saat ini usaha kecil dan menengah sudah mulai megap-megap. Sebab pangsa pasarnya sudah mulai terbatas. Sektor ini menurut dia yang paling depan terkena imbas krisis global.
Sedangkan di industri besar, sektor-sektor yang rawan pemutusan hubungan kerja adalah perusahaan yang masuk kategori labour intensive industry atau industri yang paling besar menggunakan tenaga kerja, seperti industri sepatu, elektronik, otomotif dan properti. "Bahkan sekarang industri pariwisata, besi dan baja juga sudah teriak-teriak. Jadi sudah menjalar kemana-mana," ujarnya.
Krisis global menurut dia telah menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan bunga kredit melonjak, sehingga pengeluaran konsumen lebih banyak difokuskan untuk kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman. Sedangkan pengusaha lebih fokus menjaga arus dananya.
Para pengusaha kini sudah mulai menghentikan ekspansinya. "Yang masih bisa nafas pengusaha minyak atau mining. Tapi sebentar lagi mereka juga akan mengurangi ekspansi," ujarnya.
Kondisi ini semakin berat karena pengusaha menduga pembahasan Upah Minimum Pekerja (UMP) akan alot. Menjelang Pemilu biasanya UMP ditetapkan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun minus pemilu atau pilkada.
Karena itu pengusaha berharap pembahasan UMP bisa dilakukan sesuai mekanisme SKB 4 menteri, sehingga bupati, walikota atau gubernur tidak ikut menentukan lagi. Tidak hanya itu, proyek pemerintah juga diharapkan dipercepat sehingga ada uang beredar.
"Kita juga minta pemerintah menyetop penyelundupan. Asal tahu saja, 80 persen barang-barang di Mangga Dua itu barang impor ilegal," katanya.
Sengketa Pilpres Dinilai Jadi Pembelajaran, Saatnya Prabowo-Gibran Ayomi Semua Masyarakat
Guru besar kebijakan publik Universitas Brawijaya Andy Fefta Wijaya mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024
