VIVAnews - Pemerintah akan membahas ulang usulan pajak rokok bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, Mardiasmo, Kamis malam, 6 November 2008
"DPR kan sedang reses, jadi kita tunggu nanti," ujar Mardiasmo di Kantor Departemen Keuangan, Jakarta. Tapi menurut dia, dari awal pengajuan pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD, pemerintah tidak mengajukan pajak rokok. "Itu adalah usulan dari Dewan, sampai Oktober lalu, belum diketok apakah diputuskan ya atau tidak," lanjutnya.
Mardiasmo menilai, semestinya pajak rokok sudah tidak diperlukan lagi. Posisi cukai rokok sekarang yang dinaikkan 6-7 persen sudah cukup tinggi untuk membatasi produksi rokok. "Kasihan nanti masyarakat kalau nambah lagi, mereka harus membayar pajak ganda (double taxtion)," lanjut Mardiasmo.
Terkait soal penerimaan, ujar Mardiasmo, peningkatan cukai juga menyertakan bagi hasil untuk daerah penghasil rokok. Sementara untuk daerah yang bukan penghasil rokok, akan masuk ke dalam pendapatan dalam negeri, netto. Dana ini nantinya akan dibagikan melalui dana alokasi umum atau DAU ke seluruh daerah.
Pilgub Sumut 2024, Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran ke PDI Perjuangan
Gubernur Sumut periode 2018-2023, Edy Rahmayadi diwakili tim pemenangan mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon Gubernur Sumut 2024, di Kantor DPD PDIP Sumut.
