VIVAnews - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyayangkan langkah pemerintah yang menurunkan premium hanya Rp 500 per liter. Pasalnya, langkah ini tidak akan mengurangi beban masyarakat secara signifikan.
"Dari pada pemerintah memutuskan kebijakan parsial, lebih baik pemerintah membuat kebijakan agar menekan biaya transportasi masyarakat," ujar Pengurus YLKI Sudaryatmo, di Jakarta, Jumat 7 November 2008.
Data YLKI menyebutkan, belanja transportasi masyarakat Indonesia mencapai 20 persen dari total pendapatan mereka. Padahal belanja transportasi seharusnya tidak boleh lebih dari 17 persen. "Di Cina belanja transportasi hanya 7 persen," ujar Sudaryatmo.
Menurut dia, kendati harga premium turun, tidak akan mengurangi beban masyarakat secara signifikan. Apalagi Organisasi Angkutan Darat (Organda) sudah menyatakan tidak akan menurunkan tarif kendaraan umum.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral Evita Legowo menuturkan, dengan diturunkan harga premium pemerintah berharap dapat mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dia mengimbau bagi masyarakat yang menggunakan mobil mewah agar tidak mengonsumsi premium. Pasalnya itu termasuk perbuatan yang menyalahgunakan hak orang lain yang lebih berhak.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Indef Fadhil Hasan menuturkan, jika pemerintah ingin menurunkan beban subsidi BBM, yang harus dilakukan adalah mendorong Pertamina sebagai distributor BBM bersubsidi untuk melakukan efisiensi.
Fadhil menyarankan pada anggaran 2009, dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$ 80 per barel, dan volume BBM bersubsidi 37 juta kilo liter, pemerintah benar-benar harus melakukan efisiensi.
Sementara untuk pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, sebaiknya dilakukan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi agar penggunaannya tepat sasaran. "Kebijakannya harus komperehensif," jelas dia.
Sudahi Kegaduhan terkait Pilpres 2024, Elite Politik Diminta Tiru Sikap Prabowo
Elite politik yang kalah perlu mencontoh sikap ksatria dari sosok Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto dalam menghadapi apapun hasil dari sebuah kandidasi politik.
