Pemerintah Dinilai Tak Bisa Urus Batu Bara

VIVAnews - Koordinator Komite Penyelamatan Batu Bara, yang juga Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Marwan Batubara menilai, pemerintah tidak mampu melindungi ketersediaan pasokan dalam negeri. Batu bara yang masih menjadi bahan bakar pembangkit listrik, kini pasokannya tersendat.

"Tahun 2008 kebutuhan pasokan batu bara sebesar 31,9 juta ton per tahun, dan baru terpenuhi 28,488 juta ton," ujar Marwan dalam siaran pers yang diterima VIVAnews, di Jakarta, Senin 10 November 2008.

Konsumsi ini, akan meningkat sampai 42,8 juta ton pada 2009 dan 83,45 juta ton pada 2010.

Marwan menilai, pemerintah telah lalai dan membiarkan terjadinya ekspor batu bara besar-besaran, hingga 75 persen dari produksi batu bara Indonesia. "Tahun 2008, kita produksi sampai 185 juta ton. Mengapa Indonesia bisa kekurangan batu bara 3,4 juta ton," paparnya.

Selain itu, menurut Marwan, pemerintah juga dinilai telah membuat kebijakan yang tidak tepat, dengan menerbitkan surat Nomor 2491/05/DEM/2008. Dalam surat ini disebut adanya kenaikan harga jual batu bara PT Adaro kepada PLTU Cilacap.

Padahal menurut Marwan, saat ini Adaro hanya memasok 50 persen dari total kewajiban mereka terhadap PLTU Cilacap. Ini tentu saja mengganggu operasional pembangkit, sehingga tidak berfungsi maksimal. "Saya menilai, pemerintah kurang mampu mengintervensi harga jual batu bara dalam negeri," kata Marwan.

Kubu Anies dan Ganjar Ingin Hadirkan Menteri jadi Saksi di MK, Airlangga Hartarto Beri Jawaban
Nagita Slavina

Respons Nagita Slavina Saat Tyas Mirasih Ingin Jual Tas demi Biaya Pengobatan

Tyas Mirasih saat itu ingin menjual tas miliknya kepada Nagita dan Raffi untuk membantu biaya pengobatan sang ibunda.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024