KPU Tak Yakin Pemilu Berlangsung Serentak

VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum tak yakin Pemilu pada April 2009 nanti berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Komisi menyalahkan pemerintah yang tak menganggarkan pos distribusi logistik Pemilu dari kabupaten/kota ke tempat pemungutan suara (TPS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Padahal, menurut Komisi, Undang-undang Pemilu mengatur anggaran Pemilu sepenuhnya dari APBN. Pemilu kali ini berbeda dengan 2004 lalu, di mana APBD ikut membiayai Pemilu. "Akan tetapi pasal 121 UU No 22 Tahun 2007 menyebutkan pemerintah daerah dapat fasilitasi," ungkap anggota Komisi, Andi Nurpati Baharuddin, di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis, 13 November 2008.

Bentuk fasilitasi itu, kata Andi, tidak mesti berarti pemerintah daerah mengucurkan dana ke Komisi. Akan tetapi dalam bentuk bantuan sarana distribusi. ”Misalnya bantuan pesawat tempur atau kapal cepat untuk distribusi di daerah yang medannya sulit,” terangya.

Beberapa daerah di Papua dan Papua Barat medan sangat sulit. Ada TPS yang hanya bisa dijangkau dari ibukota ecamatan melalui udara. Sementara, Komisi tidak mungkin langsung berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia atau kepolisian dalam urusan distribusi tersebut. "Dengan mereka hanya dalam urusan pengamanan," terangnya.

Momen Bersejarah, Al Quran Berbahasa Gayo Hadir Memperkuat Identitas dan Budaya Aceh
Koordinator Nasional Relawan Indonesia Bersatu Lisman Hasibuan

Pilkada Serentak 2024 Diusulkan Ditunda, Ini Sejumlah Pertimbangannya

Pilkada serentak 2024 yakni pemilihan gubernur, bupati dan wali kota sesuai jadwal akan digelar November 2024.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024