Dewan Didesak Sahkan RUU Pengadilan Korupsi
VIVAnews - Sejumlah agamawan yang tergabung dalam Forum Agamawan Peduli Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (FAPPT) dengan didampingi Eva Kusuma Sundari menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono. Mereka mendesak Dewan mengesahkan RUU Pengadilan Korupsi sebelum April 2009.
Rombongan agamawan lintas agama ini dipimpin Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, Ketua Majelis Ulama Indonesia Salatiga, Jawa Tengah. "Kami mendesak kepada Ketua DPR untuk meminta anggota DPR agar segera membahas, menetapkan dan mengesahkan RUU Pengadilan korupsi menjadi undang-undang sebelum Pemilu karena korupsi sudah sedemikian parah dan menghinggapi hampir seluruh lapangan kehidupan di Indonesia," kata Syaifuddin dalam pertemuan dengan Agung di ruang pimpinan Dewan, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Desember 2008.
Syaifuddin dan kawan-kawan menghargai kerja Komisi Antikorupsi yang serius memberantas korupsi. "Karena itu, kerja KPK harus didukung dengan adanya pengadilan korupsi yang mandiri dan memiliki kekuatan hukum." Sinergi KPK dan pengadilan korupsi diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja kejaksaan, kepolisian dan pengadilan umum dalam pemberantasan korupsi.
"Dengan pengesahan RUU Pengadilan Korupsi, diharapkan masyarakat akan bergairah untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2009 karena selama ini korupsi merupakan salah satu penyebab masyarakat menjadi apatis dan apolitis," kata Syaifuddin mewakili rekan-rekannya.
Agung Laksono sendiri menyatakan, RUU Pengadilan Korupsi sulit dilakukan sebelum Februari 2009. "Mungkin Maret baru bisa apalagi sekarang sedang masa reses sehingga pembahasan tidak bisa dilakukan," kata Agung.
Agung menyatakan, meskipun diharapkan tercapai sesuai target, tapi aspek kualitas, substansi dan prosedur tetap harus diperhatikan. Agung mengatakan, kualitas jangan tidak diperhatikan lantaran dipaksakan ingin selesai cepat.
Ada dua belas agamawan yang menemui pimpinan dewan, antara lain Kiai Maman Immanul Haq, pemimpin Pesantren Al Mizan Majalengka; Kiai Haji Hamdun Ahmad, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Sukabumi; Pendeta Albertus Patty dari Gereja Kristen Indonesia Bandung; Rumadi dari Wahid Institute; dan Kris Tan dari Matakin.
Asia Business Council 2024, Menko Airlangga Kasih Bukti Ketahanan Ekonomi Indonesia
Perekonomian Asia diproyeksikan akan cukup tangguh di masa depan meski dihadapkan dengan kondisi perekonomian global yang dihantui gejolak geopolitik saat ini.
