VIVAnews - Pemerintah akan mengupayakan penyehatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pada 2009. Tindakan ini dianggap perlu mengingat utang warisan PDAM se-Indonesia mencapai Rp 5,4 triliun.
"Utang ini sudah menumpuk lama dan dirasa tidak sehat," ujar Asisten Deputi Menko Urusan Perumahan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Wahyu Utomo, Rabu, 24 Desember 2008. Total PDAM yang terdeteksi mencapai 300 perusahaan seluruh Indonesia.
Untuk membereskan utang tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, pemerintah akan memberikan sejumlah keringanan, seperti menghapus denda dan bunga. Total bunga dan denda sekitar Rp 2-3 triliun.
Sedangkan, untuk utang pokok pemerintah tidak bisa memberikan karena Indonesia memiliki undang-undang yang tidak memungkinkan utang pokok dihapus.
Namun, dalam program penyelesaian utang itu, PDAM juga harus menyampaikan rencana kerjanya, misalnya kapan utang dibayar dan berapa tingkat kebocoran bisa ditekan. Pemerintahy menargetkan semua PDAM bisa menyerahkan rencana bisnis pada 2009.
"Sekarang, tinggal masing-masing PDAM. Mereka mau ikut atau tidak," ujarnya. Bagi PDAM yang tidak mau ikut, pemerintah akan memberikan sanksi.
Artinya, jika PDAM tidak mau menanggung, maka Pemda yang menanggung karena PDAM adalah aset Pemda. "Ujung-ujungnya, jika Pemda juga ngemplang, maka dana alokasi umum akan dipotong."
Sejauh ini yang sudah mulai membayar utang kebanyakan berasal dari PDAM di Jawa.
Utang PDAM bersumber dari Program Penerusan Pinjaman. Utang ini diberikan kepada pemerintah pusat, kemudian diteruskan kepada PDAM di berbagai daerah.
Ketua DPRD Jambi Hadiri Akad Nikah Pernikahan Putri Sulung Gubernur Al Haris
Ketua DPRD Jambi, Edi Purwanto bersama istri menghadiri akad nikah Esy Risdianti, putri sulung Gubernur Jambi Al Haris.
