VIVAnews - Departemen Hukum dan HAM sudah membentuk panitia lelang pengadaan alat layanan sistem administrasi badan hukum atau sisminbakum.
"Panitianya akan diumumkan pekan depan di koran," kata Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM, Abdul Bari Zed kepada wartawan, Jumat 13 Februari 2009.
Lebih lanjut Abdul mengatakan saat ini Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) anggaran pengadaan alat itu sudah selesai dibahas di Departemen Keuangan. "Kita harap sudah bisa terealisasi April," tambahnya.
Saat ini, tambahnya, pelayanan sisminbakum terpaksa dilakukan secara manual pasca putusnya kerja sama antara Departemen Hukum dan HAM dengan PT Sarana Rekatama Dinamika beberapa waktu lalu.
"Semoga dengan adanya alat itu, layanan sisminbakum bisa online lagi," tandasnya.
Pemutusan hubungan kerja sama itu terjadi pasca penyidikan Kejaksaan Agung atas biaya akses layanan itu. Kejaksaan menemukan indikasi korupsi sampai Rp 410 miliar dalam kasus ini. Direktur Utama PT Sarana Rekatama, Yohanes Waworuntu telah ditetapkan sebagai tersangka.
Hubungannya Diduga Retak karena Orang Ketiga, Begini Kata Syifa Hadju Soal Perselingkuhan
Menurut Syifa Hadju, setiap orang dalam sebuah hubungan pasti akan belajar menerima kekurangan pasangan masing-masing.
