VIVAnews - Pengetatan aturan transaksi valuta asing mendapat dukungan pengusaha nasional. Sistem devisa Indonesia dianggap terlalu bebas sehingga rawan penyalahgunaan.
Bank Indonesia mengeluarkan aturan yang mengatur pembelian valuta asing terhadap rupiah di bank, baik berupa spot, forward maupun derivatif. Individu, badan hukum Indonesia dan asing yang membutuhkan dolar di atas US$ 100 ribu sebulan harus menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan underlying transaction.
"Kita setuju karena pernah mengusulkannya. Apapun keputusan BI tentu untuk mencegah agar devisa tidak digunakan untuk spekulasi," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofyan Wanandi kepada VIVAnews di Jakarta, Rabu 12 November 2008.
Spekulasi valuta asing dikhawatirkan akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi nasional. "Jadi selama untuk mencegah spekulasi kita tidak keberatan," ujarnya.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Aksa dalam diskusi Rabu malam juga mendukung langkah BI, karena aturan itu bisa mengontrol dana-dana yang keluar dan masuk ke dalam negeri. Apalagi saat ini Erwin menengarai masih banyak devisa hasil ekspor yang tidak tercatat di dalam negeri.
Perusahaan biasanya membutuhkan valuta asing terutama dolar untuk kebutuhan belanja modal, seperti spare part dan sebagainya, modal kerja untuk pembelian bahan baku dan repatriasi modal untuk dana-dana dari luar.
Cerita Chicco Jerikho yang Berjuang Hidup dan Mati Sampai Titip Pesan Untuk Anak dan Istrinya
Diungkap Chicco Jerikho, pihak dokter juga mengungkap bahwa orang yang didiagnosis dengan sepsis memiliki survival rate rendah
