Berita Terbaru Electronic road pricing

ERP belum diimplementasikan tapi perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat, termasuk pengemudi ojek online.

Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan menarik rancangan peraturan daerah (raperda) soal jalan berbayar atau ERP dari DPRD DKI Jakarta

Gabungan pengemudi ojek online mengadakan aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak penerapan ERP di sejumlah jalan di Ibu Kota.

Rapat pembahasan terkait ERP itu ditunda untuk kedua kalinya. Pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa menolak ERP.

Penjabat Gubernud DKI Jakarta menyatakan bahwa penerapan jalan berbayar atau ERP di Jakarta masih lama karena masih perlu kajian mendalam dan tahapan-tahapan lainnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhammad Iqbal meminta rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memberlakukan jalan berbayar atau electronic road pricing ERP dikaji ulang.

Aturan jalan berbayar atau ERP tersebut rencananya akan diterapkan di 25 ruas jalan di Jakarta, dengan waktu mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB setiap harinya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menegaskan menolak wacana penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah jalan di Jakarta.

Jika penerapan ERP terlalu banyak, dikhawatirkan nantinya kebijakan tersebut malah membebani masyarakat.

Dinas Perhubungan DKI sebelumnya mengusulkan besaran tarif ERP menyesuaikan jenis kendaraan berkisar Rp5 ribu hingga Rp19 ribu.

Pemprov DKI Jakarta dminta memperbaiki fasilitas transportasi umum lebih dulu sebelum menerapkan ERP.

 The government has made various efforts to increase the use of electric vehicles in the country. One is providing convenience to manufacturers, who want to make environm