Berita Terbaru Perlindungan data pribadi

Menerapkan perlindungan data pribadi bukan tugas yang mudah. Diperlukan banyak faktor untuk mengaktifkannya.

Delman Data Lab berkolaborasi dengan Synex Metrodata Indonesia dalam menghadirkan solusi yang inovatif dan menyesuaikan dengan UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP.

Dareen Winter, selaku Direktur Duco Digital Training, mengatakan bahwa AI bisa melindungi data agar tidak bisa dieksploitasi oleh pihak luar alias hacker.

Pakar Keamanan Siber dan Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja mengatakan Pemerintah perlu lebih transparan ke masyarakat dalam hal penanganan kebocoran data.

Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah disahkan pada September tahun lalu akan memiliki masa transisi dua tahun yang bisa digunakan industri bersiap.

Indonesia bergabung sama Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina karena sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi/UU PDP. Tapi, tantangan masih tetap ada

Pengesahan UU PDP menjadi momentum yang baik bagi BRI untuk semakin memperkuat aspek pengamanan data pribadi.

Pembentukan komisi setelah disahkannya UU PDP, dinilai harus independen. Bukan satgas, tetapi lembaga yang harus kuat seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Baru saja Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) disahkan pada Selasa, 20 September 2022. Dalam pembuatannya regulasi ini mengacu pada GDPR.

UU PDP akan mengikat seluruh lapisan. Mulai dari perseorangan, korporasi, hingga pemerintah yang mengoperasikan layanannya di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyampaikan bahwa Lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pakar keamanan siber memandang penting pemerintah segera membentuk lembaga otoritas perlindungan data pribadi (PDP) yang kuat dan independen.