Berita Terbaru Uu kesehatan

Pasal tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan, berpotensi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP Kesehatan dinilai akan berdampak negatif bagi para pelaku perdagangan berbasis digital atau e-commerce

Muatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang didominasi oleh larangan terhadap produk tembakau terus menuai kritik tajam dari berbagai pihak.

Anggota parlemen hingga kaum buruh atau serikat pekerja, menolak rencana pemerintah untuk memperketat aturan rokok melalui penyusunan RPP kesehatan.

Para petani dan pekerja tembakau menyoroti tembakau sebagai pilar keberlangsungan hidup dan mata pencaharian bagi jutaan orang.

Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi mengatakan, secara prinsip RPP Kesehatan tidak ideal untuk mengatur tembakau.

Penolakan atas masuknya pengaturan komoditi tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan, kembali diutarakan oleh sejumlah pihak. Kali ini dari DPR.

Pelaksanaan pinjaman atau pendanaan dari luar negeri akan digunakan untuk pengadaan alat kesehatan, direncanakan untuk 20 rumah sakit nasional, 49 rumah sakit provinsi.

Kementan menyarankan sejumlah pasal terkait pengaturan produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana UU Kesehatan agar dikaji ulang.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menolak seluruh aturan produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), sebagai aturan pelaksana UU Kesehatan.

RPP juga memasukkan pengaturan ketat seperti peringatan kesehatan dan aturan bahan baku oleh Kementerian Kesehatan, serta pembatasan kapasitas untuk rokok elektronik.

Berdasarkan amanat UU NO.17 Tahun 2023 Tenaga Kesehatan. Nantinya STR yang akan dikeluarkan Konsil Atas Nama Menteri Kesehatan akan berlaku seumur hidup.