Lima Tahun ke Depan, Pemerintah SBY Sama Saja

VIVAnews -Mantan Ketua Umum PAN, Amien Rais, memperkirakan bahwa jika pemerintahan saat ini diberi kesempatan lima tahun lagi untuk memimpin, maka hasilnya akan sama saja. 

“Akan tetap berorientasi ekonomi pasar, membuat kontrak-kontrak karya yang sangat merugikan bangsa Indonesia, dan tunduk pada IMF, Bank Dunia, serta WTO,” tukas Amien dalam diskusi di Gedung Nusantara V Dewan, Senin 12 Januari 2009.

Amien menegaskan bahwa tahun 2009 ini adalah tahun pertaruhan dan penentuan, saatnya masyarakat memilih apakah menginginkan kontinyuitas atau keberlanjutan dari sistem yang ada sekarang, atau menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik.  “Jadi pilihan rakyat dalam pemilu nanti akan sangat krusial,” tukas Amien.

Dalam diskusi bertajuk “Hentikan Kebohongan di Blok Natuna D-Alpha” yang diselenggarakan oleh KPK-N (Komite Penyelamat Kekayaan Negara) tersebut, Amien mengingatkan bahwa selama ini pemerintah selalu membuat kontrak-kontrak karya yang merugikan rakyat. 

Respon Han So Hee Soal Reaksi Hyeri: Memang Lucu Pacaran Setelah Putus?

“Kontrak karya Freeport saja sampai tahun 2041.  Jadi saat saya, Pak Yudhoyono, dan Pak Kalla sudah jadi cacing tanah, Freeport masih terus mengaduk-aduk barang tambang di Papua,” ujar Amien.

Lebih jauh lagi, menurut Amien, berbagai kontrak karya itu berdampak pada kerugian negara ribuan trilyun, termasuk kasus ExxonMobil di Blok Natuna dan Blok Cepu, serta kasus Newmont di Manado dan Sumbawa. 

Pada berbagai kasus tersebut, pemerintah tanpa sadar telah membangun jalan tol yang mulus bagi penguasaan ekonomi nasional oleh korporasi-korporasi asing.  Penguasa pun akhirnya menjadi katalisator atau fasilitator dari korupsi yang dilakukan oleh negara.

Dilatarbelakangi kekhawatirannya atas pendekatan pemerintah dalam mengelola aset bangsa, Amien menyatakan pentingnya pemimpin nasional alternatif pada Pemilu Presiden 2009 selain Yudhoyono dan Mega.  

Pesan Widodo Untuk Pemain Arema FC Usai Kalah Dari Rival 

“Pak Yudhoyono dan Ibu Megawati itu seperti dua sisi dari mata uang yang sama.  Hanya beda nuansa.  Dua-duanya tangannya gatal untuk menjual BUMN,” tutur Amien. 

Karena itu, lanjut Amien, perlu pemimpin nasional di luar kedua figur tersebut untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sistem ekonomi yang sejak dulu menghianati pasal 33 UUD 1945.

Death Toll Rises to 140 in Moscow Terrorism Attack
Ketua Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis

Todung Mulya Lubis Ungkap Alasan Sri Mulyani Hingga Risma Dihadiri di Sidang MK

Ketua Tim Hukum pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengungkap alasan Risma hingga Sri Mulyani dihadiri di MK.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024