VIVAnews - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai pemerintah tidak etis mengakumulasi keuntungan dari penjualan bahan harga minyak bersubsidi, terutama premium.
"Ndak boleh begitu. (Pemerintah) tidak boleh mengambil keuntungan dari penjualan BBM bersubsidi," kata Megawati dalam diskusi Pengusaha Bertanya Parpol Menjawab di Hotel Four Seasons, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat 13 Februari 2009.
Megawati mengatakan, persoalan bahan bakar sudah termasuk dalam konstitusi UU Minyak dan Gas. Menurut dia, UU tersebut seharusnya mengatur produksi minyak agar masyarakat bisa mendapat keuntungan.
Kemarin, Anggota Komisi Bidang Energi Dewan Perwakilan Rakyat dari Faraksi Partai Amanat Nasional, Tjatur Sapto Edi mengatakan, pemerintah telah memperoleh keuntungan dari penjualan premium meskipun telah menurunkan harga tiga kali. Tak tanggung-tanggung, untung pemerintah mencapai Rp 2,8 triliun.
Angka itu, diperoleh dari selisih harga jual premium sebesar Rp 4.500 per liter dan angka keekonomian harga premium yang hanya Rp 3.900 per liter.
Angka keekonomian berdasarkan harga minyak Singapura (MOPS) sebesar US$ 45 per barel, kurs rupiah Rp 11.700 per dolar AS, alpha atau selisih distribusi sebesar 8 persen, pajak pertambahan nilai 10 persen, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5 persen.
Pendaftaran Ujian Masuk UIN Dibuka Hari Ini
Panitia Nasional Ujian Masuk Perguruan Tinggi keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) secara resmi membuka pendaftaran ujian masuk UIN, 17 April-15 Juni 2024.
