VIVAnews - Ahli keamanan jaringan internet, Jim Geovedi menilai situs www.foznawarabbilkakbah.com pemiliknya sulit dilacak. Menurut pantauannya terhadap imej website, pemilik situs itu cukup berpengalaman. "Mereka sudah menghilangkan metadata situsnya untuk menghilangkan jejak," kata Jim melalui pesawat telepon kepada VIVAnews, Selasa 4 November 2008.
"Dilihat dari kerjanya, mereka cukup profesional atau berpengalaman," ujar Jim yang juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan mereka menggunakan jasa konsultan profesional untuk merilis situs ancaman tersebut.
Sebagaimana diungkap pertama kali oleh VIVAnews, situs foznawarabbilkakbah.com memuat ancaman pembunuhan terhadap Presiden, Wakil Presiden, Jaksa Agung, dan pejabat tinggi lain terkait vonis mati Amrozi cs.
Pun begitu, Jim menjelaskan, sebenarnya mereka hanya memanfaatkan layanan-layanan yang ada. Sayangnya, di sini mereka juga mengeksploitasi layanan pelindung identitas untuk misi terselubung mereka.
Tapi, Jim melanjutkan, dia sebenarnya masih belum yakin kalau konten situs foznawarabbilkakbah.com orijinal. Sebagai profesional, katanya, dia kurang mampu melacak tulisan tangan dalam situs tersebut, asli atau tidak (Pada artikel ini VIVAnews lampirkan contoh tandatangan asli Amrozi CS).
"Mungkin yang bisa menelaah orisinalitasnya lebih tepat seorang kriminolog," kata Jim.
Berdasarkan pantauan VIVAnews sebelumnya, pemilik situs menggunakan layanan Contactprivacy.com untuk menyembunyikan identitasnya. Informasi yang diperoleh tim hanya sebatas penyedia jasa domain Tucows Inc, dan penyedia jasa hosting Softcom Technology Consulting, yang berkantor di Kanada.
Menanggapi hal itu, Jim mensinyalir pemilik situs belajar dari media internet, bagaimana mereka bisa menyembunyikan identitas diri. "Sekarang sudah banyak tutorial untuk menyembunyikan identitas ataupun menghilangkan metadata situs baik di blog, forum, dan media internet sejenisnya," tukasnya
Sementara Jim mengaku tidak tahu persis apakah mereka beli domainnya pakai kartu kredit sendiri atau orang lain. "Yang jelas, menurut opini saya, mereka yang ada dibelakang situs ini berjumlah banyak, sehingga sulit dilacak," urai Jim.
Sementara itu, kata Jim, untuk mendapatkan informasi tentang pemilik situs tersebut, pemerintah Indonesia seharusnya memiliki kapabilitas yang cukup.
Lebih lanjut Jim mengatakan, pemerintah Indonesia seharusnya sudah memiliki jalinan kerja sama sebelumnya dengan pemerintah Amerika Serikat ataupun pihak-pihak yang terlibat dengan situs itu. Ini meliputi perusahaan penyedia jasa domain, penyedia jasa pelindung identitas, dan pihak mana pun yang terlibat, agar informasi-informasi terkait kasus serupa dapat diminta.
"Namun, saya kira Indonesia masih belum memiliki kapasitas itu. Sejauh yang saya tahu, pemerintah masih belum memiliki perjanjian ekstradisi atau perjanjian bilateral yang berhubungan dengan penyalahgunaan semacam ini," Jim menerangkan. "Kalau pun sudah ada niat menjalin, saya kira itu membutuhkan waktu yang lama."
12 Program Kerja KSAU Baru, Meningkatkan Pola Operasi hingga Persiapan Mobilisasi ke IKN
Hal itu disampaikan KSAU Marsekal TNI Mohammad Tonny Harjono pada saat menggelar Entry Briefing bersama seluruh pejabat utama Mabesau dan Komandan Satuan TNI AU
