BUMN Tak Bisa Intervensi Pasokan Batu Bara
VIVAnews - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak dapat mengintervensi persoalan krisis pasokan batu bara yang kini melilit PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan memerintahkan PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) memasok kebutuhan perusahaan tersebut. Pihaknya malah meminta pemerintah mengatur secara tegas kewajiban pasokan dalam negeri bagi produsen batu bara.
"Jangan BUMN terus yang dilimpahkan kewajiban, sedangkan swasta seenaknya mengeruk keuntungan," ujar Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu di kantornya, Jakarta, Senin 10 November 2008.
Said membantah jika ada pihak yang menuding kementerian tidak dapat mensinergikan antara BUMN penghasil batu bara dengan PLN. Malah dirinya menganggap telah seoptimal mungkin membantu PLN memperoleh pasokan bahan bakar minyak (BBM) dengan bukti utang perusahaan yang mencapai Rp 40 triliun. "Kita mau bersinergi asal menguntungkan juga," ujar dia.
Said juga tidak sependapat jika PTBA dikenakan kewajiban memasok PLN dengan harga murah, sedangkan perusahaan swasta seenaknya mengekspor produknya dengan harga mahal.
"Seharusnya regulator memaksa swasta memasok batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Aturan sudah jelas dan dalam kontrak juga disebutkan apabila penjualan ke dalam negeri menggunakan harga ekspor terendah. Tapi harga penawaran swasta ke PLN seringkali menggunakan harga ekspor tertinggi," kata Said.
Dia menegaskan, pemerintah selalu berusaha agar PLN memperoleh pasokan batu bara dengan harga termurah. Hal itu diharapkan dapat menghemat devisa negara.
Pada kesempatan terpisah Wakil Direktur Utama PLN Rudiantara mengungkapkan, perusahaan saat ini terus mencoba meningkatkan inventory level batu bara. Hal itu untuk mengantisipasi kondisi cuaca hujan yang diperkirakan berlangsung pada Januari-Februari 2009.
PLN memperkirakan, stok batu bara yang dimilik PLN untuk sejumlah pembangkit listrik hanya cukup untuk 20 hari dari idealnya 30 hari. Namun, untuk sejumlah pembangkit dengan kapasitas lebih rendah hanya cukup untuk kebutuhan kurang dari 20 hari.
Erick Thohir Buka suara soal Dugaan Pemain Naturalisasi Dibayar Bela Timnas Indonesia
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahawa pemain keturunan tidak dibayar supaya mau dinaturalisasi dan membela TImnas Indonesia.
