VIVAnews - Sebanyak 67 Kepala Daerah sudah mengajukan cuti kampanye pemilu 2009 secara terbuka. Pejabat daerah itu diantaranya 12 Gubernur dan Wakil, 55 Bupati, Walikota beserta wakilnya, per hari ini, Jumat 13 Maret 2009.
Juru Bicara Menteri Dalam Negeri Saur Situmorang mengatakan, sebanyak 67 surat masih akan diproses lagi di Departemen Dalam Negeri sebelum diterbitkan.
"Masih kami proses dan baru beberapa saja yang sudah disetujui, yang lain masih menuggu," kata Saut Situmorang saat dikonfirmasi VIVAnews, Jumat 13 Maret 2009.
Selain itu, lanjut Saut masing-masing pimpinan daerah yang mengajukan cuti harus disertai syarat dan ketentuan seperti mencantumkan jadwal kampanye dan lokasi mana saja yang akan dituju.
Peraturan No 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
ayat 2 pasal yang sama disebutkan, cuti dan jadwal dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Cuti harus diajukan ke atasan masing-masing.
Tiga hari sebelum ikut kampanye, pejabat negara di pusat itu harus mengirimkan surat cuti kepada Komisi Pemilihan Umum, sedangkan pejabat daerah ke KPU provinsi, kabupaten atau kota. Dalam surat tersebut, seperti diatur pasal 28, harus memuat jadwal, waktu kampanye, dan tempat/lokasi kampanye.
Pada pasal 29, pejabat negara/daerah itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara yang meliputi:
a. sarana mobilitas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
b. gedung, kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus memperhatikan aspek keadilan; dan
c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi miliki pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan lainnya.
PP itu mengatur pejabat negara harus cuti atau nonaktif ketika melakukan kampanye untuk peserta Pemilu. "Selama kampanye itu, mereka tak boleh menggunakan fasilitas negara," kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Untuk cuti kampanye Pemilu antara 16 Maret sampai 6 April 2009, pejabat negara mengajukan ke Menteri Dalam Negeri minimal 12 hari sebelum akan melakukan kampanye. Masa izin maksimal empat hari.
Di Tengah Pertempuran Rusia-Ukraina, Wakil Menteri Pertahanan Rusia Ditangkap Karena Terima Suap
Wakil Menteri Pertahanan dan pihak militer Rusia Timur Ivanov telah ditangkap karena dicurigai menerima suap, kata pejabat investigasi negara. Penahanan tingkat tinggi in
