VIVAnews - Rapat koordinasi penyelenggara Pemilu dan pemerintah menghasilkan kesepakatan menambah dana pengamanan Pemilu. Namun jumlah penambahan ini di bawah yang diharapkan Tentara Nasional Indonesia.
Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Djoko Santoso menyebut, awalnya mengusulkan Rp 319 miliar untuk mengamankan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden. "Tapi tadi diputuskan Rp 150 miliar," katanya usai rapat koordinasi di kantor Departemen Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat 27 Maret 2009.
Meski di bawah yang diharapkan, Djoko menyatakan dana tersebut bisa mencukupi. TNI juga akan mengatur secara cermat agar dana tersebut bisa mencukupi biaya pengamanan Pemilu Presiden Putaran II jika ada.
Djoko menyatakan TNI mengerahkan 26.000 personel untuk Pemilu kali ini. Supaya hemat, TNI "tidak menghitung jam terbang dan jam layar," katanya.
Selain mengamankan, TNI juga terlibat dalam distribusi logistik Pemilu ke sejumlah daerah terisolir. Namun pembiayaan distribusi ini diambil dari pos anggaran Komisi Pemilihan Umum.
Selain Djoko, rapat di Departemen Keuangan ini juga dihadiri Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz Anshary dan Ketua Badan Pengawas Pemilu, Nur Hidayat Sardini.
Momen Presiden Joko Widodo jadi Saksi Nikah Anak Wamenaker Afriansyah Noor
Presiden Joko Widodo bersama Yanda Zaihifni Ishak menghadiri acara pernikahan putri dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor.
