VIVAnews - Aliansi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara Antiprivatisasi mendukung langkah Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden 2009-2014. Aliansi yang mengklaim memiliki dukungan dari 90 serikat pekerja BUMN itu, menyatakan dukungannya di gedung pusat Perusahaan Listrik Negara, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis 2 April 2009.
Menanggapi aksi itu, Sekretaris Kementerian Negara BUMN, Said Didu menegaskan serikat BUMN tidak boleh memihak siapapun dalam politik. Apalagi, "apa yang mereka lakukan jelas-jelas menggunakan fasilitas BUMN," kata Said Didu di kantornya di Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis 2 April 2009.
Kementerian, kata dia, meminta direksi PLN menegakan aturan terhadap para pekerja. "Kementerian sudah menghubungi direksi PLN dan mereka akan melaksanakan instruksi dari Pak Menteri [Menteri BUMN, Sofyan Djalil]," tambah Said Didu.
Demikian pula dengan BUMN lain yang karyawannya ikut dalam aksi dukung-mendukung itu. "Sanksi diberikan oleh perusahaan, karena masing-masing berbeda ketentuannya. Tapi sanksi merujuk pada UU Pemilu dan PP BUMN yang melarang karyawan melakukan kampanye," kata Said Didu.
Ditambahkan dia, menyatakan dukungan secara pribadi pada salah satu calon presiden boleh-boleh saja, namun bukan sebagai karyawan BUMN, apalagi dilakukan secara berkelompok. "Karyawan BUMN pada dasarnya tidak boleh dalam posisi aktif berkampanye, posisi karwayan seharusnya pasif, netral," kata Said Didu.
Kejuaraan Golf Internasional, Pj Gubernur Sumut Optimis Jadi Ajang Pembinaan Atlet
Kejuaraan North Sumatera Amateur Open (NSAO) 2024, kembali digelar oleh Persatuan Golf Indonesia (PGI) Sumut. Peserta berasal dari Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina,
