VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum Pusat menyerukan seluruh KPU Provinisi, Kabupaten/kota untuk melakukan pendataan ulang DPT yang belum terdata di pemilihan legislatif untuk dimasukan dalam data pemilihan presiden.
"Kami perintahkan seluruh KPU Provinsi atau kabupaten supaya yang kemarin tidak terdata didata langsung di KPPS, untuk dimasukan ke pemilihan presiden," kata Anggota KPU Pusat Andi Nurpati, ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu 11 April 2009.
Dia juga menyerukan ke warga yang belum terdaftar untuk mendatangi KPUD atau yang paling mudah melalui RT setempat. "Itu akan lebih bagus, karena RT paling paham masyarakatnya masing-masing," tuturnya.
Karena itu KPU mengeluarkan edaran bahwa nantinya sebelum KPU Kabupaten/kota menetapkan DPP pilpres maka PPS berkordinasi dengan RT setempat lalu diminta tandatangan dari RT terkait, untuk menunjukan daftar tersebut valid.
"Bila ada data warga yang tidak terdaftar sebagai warga yang berdomisili disana tolong segera dilaporkan, dan bagi yang KTP di luar domisili tinggal memilih dimana dia mau memilih," ujarnya.
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
