VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sempat mengancam untuk keluar dari koalisi dengan Demokrat jika Yudhoyono kembali menggandeng Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden. Tetapi, malam tadi PKS justru menandatangani kesepakatan bersama Demokrat untuk membangun komunikasi politik ke arah koalisi.
"Kami sudah menandatangani kesepakatan untuk membangun komunikasi menuju koalisi," ujar Ketua Fraksi Demokrat, Syarief Hasan, usai Rapat Paripurna di Gedung Dewan, Selasa, 21 April 2009.
Pertemuan itu diwakili Tim Lima PKS dan Tim Sembilan Demokrat di Hotel Nikko, Senin (20/4) malam. Dalam pertemuan itu kedua partai saling menyodorkan agenda politik dari masing-masing partai.
Sebelumya, Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, mengatakan bahwa gagasan PKS untuk meniadakan rangkap jabatan ketua umum partai dengan posisi wakil presiden, telah diakomodir Demokrat.
"Cawapres tidak akan lagi rangkap jabatan. Artinya, gagasan PKS secara substantif sangat dipertimbangkan Demokrat. Sementara mengenai siapa cawapresnya, terserah Yudhoyono," ujar Mahfudz.
Hal senada dipertegas Syarief yang mengakui bahwa Demokrat memang tidak ingin cawapres, termasuk menteri-menteri di kabinet, yang rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. Menurut dia, hal itu penting agar efektivitas pemerintahan dapat maksimal, dan agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam kabinet dalam mengelola pemerintahan.
Mengenai kemugkinan cawapres yang akan diusung Yudhoyono, Syarief menyatakan bahwa semua tokoh punya potensi yang sama. "Menentukan cawapres tentu hak Yudhoyono. Yang penting partai sudah men-screening melalui kriteria cawapres," kata Syarief.
Syarief pun bersyukur karena banyak pihak kini terlihat mendekati YUdhoyono. Ia melihat hal itu sebagai pertanda bahwa Yudhoyono memang enteng jodoh.
Sinergi Bea Cukai dan BNN Tekan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Jawa Tengah
Sepanjang Januari-Februari 2024, Bea Cukai bersama BNN telah mengungkap empat kasus peredaran gelap narkotika di wilayah Jawa Tengah.
