VIVAnews - Pengacara terdakwa dugaan korupsi biaya sistim administrasi badan hukum Syamsudin Manan Sinaga akan mengajukan eksepsi. Pasalnya, Samosir selaku pengacara Syamsudin menilai Jaksa ragu dalam menggunakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menjerat kliennya.
Samosir menilai lima pasal yang didakwakan kepada Syamsudin yang juga Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Depkumham itu adalah pasal alternatif dan berbeda-beda. "Pasal soal korupsi malah ditaruh di belakang," kata dia usai mendampingi kliennya di sidang perdana dugaan korupsi, Rabu 29 April 2009.
Dalam sidang pembacaan dakwaan, Syamsudin dijerat pasal berlapis Undang-Undang Pemberantasan Korupsi mulai dari Pasal 12 e yang mengatur soal pemerasan, disusul pasal 12 b dan pasal 11 soal suap-menyuap. Setelah itu, kemudian dengan Pasal 2 dan 3 yang mengatur soal dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan negara.
Lebih lanjut Samosir mengatakan pasal 2 dan 3 undang-undang 31 tahun 1999 bisa saja diletakkan paling akhir. ''Tapi itu tidak wajar,'' kata Samosir.
Dalam dakwaan pun, lanjut Samosir, Jaksa tidak mencantumkan kerugian negara dari hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan.
"Oleh karena itu, kami akan mengajukan eksepsi," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jaksa menilai dana masyarakat yang ditarik untuk biaya sisminbakum itu mencapai Rp 197 Miliar.
Bawaslu soal Sidang Sengketa Pilpres 2024: Apapun Keputusannya Kami Ikuti
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku siap menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.
